BAB I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pancasila adalah dasar filsafat Negara republik Indonesia yang secara resmi di sahkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No.7 bersama – sama batang tubuh UUD 1945.
Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar Filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung di balik legitimasi Ideologi Negara Pancasila.
Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi di letakkan sebagai dasar Filsafat serta pandangan hidup Bangsa dan Negara Indonesia melainkan di reduksi, dibatasi dan di manipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan Reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 No. XXVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga Pencabutan Pancasila sebagai salah satunya asas bagi Orsospol di Indonesia.
Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandate MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera di akhiri.
B. Rumusan Masalah
Dalam makalah ini masalah yang akan dibahas diantaranya meliputi:
1. Bagaimanakah kronologis sejarah perjuangan bangsa?
2. Bagaimanakah kronologis proklamasi kemerdekaan?
3. Bagaimanakah kronologis perumusan pancasila dasar filsafat Negara, pembukaan dan pasal-pasal undang-undang 1945?
C. Tujuan Penulisan
Dalam memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu secara epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kronologis Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai dasar Negara RI sebelum di sahkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan Negara, yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari- hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi pancasila yang berupa nilai- nilai tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis pancasila.
Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan drirumuskan secara formal oleh para pendiri negar untuk dijadikan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Proses perumusan pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama,”9” sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya di sahkan secara YURIDIS sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia.
Sejarah perjuangan dan berdirinya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya berjalan sejak sekian abad yang lalu,dengan berbagai cara dan bertahap. Dengan itu sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempunyai hubungannya dengan sejarah lahirnya pancasila. Karena sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu itu panjang sekali, maka perlulah ditetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yakni peristiwa- peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan pancasila.
a. Proses Perjuangan Bangsa Indonesia
Bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian sekitar seabad seterusnya didirikan pula kerajaan- Majapahit di Jawa Timur. Baik Sriwijaya, maupun Majapahit pada zamannya itu telah merupakan negara-negara yang berdaulat, bersatu serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara ini yaitu masa kerajaan sriwijaya.
Dalam sejarah Indonesia terdapat dua kerajaan kuno yang besar dan megah yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Para ahli masih berbeda pendapat letak yang pasti kerajaan Sriwijaya. Tetapi peristiwa Sidhayarta yang dilakukan oleh Dapuntah yang menguatkan kesimpulan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak di Jambi. Pendapat ini diperkuat pula dengan ditemukannya prasasti Muara Takus.
Namun dari keterangan prasasti Kota Kapu di Talang To, yang menyebut-nyebut kata “Sriwijaya”, dapat ditarik kesimpulan lain, yaitu pusat ibu kota sriwijaya adalah di Palembang. Prasasti lain yang menunjukkan adanya kekuasaan Sriwijaya adalah Bukit Siguntang dan Karang Brahi. Dalam pertumbuhannya, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar.
Hal ini ditunjang oleh beberapa faktor:
1. Letak Sriwijaya yang strategis yaitu berada dijalur lalu lintas hubungan dagang India dengan Cina serta pelabuhannya yang tenang karena terlindung oleh Pulau Bangka dari terjangan ombak besar .
2. Runtuhnya kerajan Fuhan sebagai kerajaan maritime menguntungkan kerajaan Sriwijaya karena ia bisa berkembang dalam perdangan di Asia Tenggara.
3. Majunya pelayaran dan perdagangan India dan Cina memberi Sriwijaya kesempatan untuk berkembang dalam perdangan di Asia Tenggara.
4. Memiliki armada laut yang kuat untuk mengamankan lalulintas pelayaran, perdagangan serta daerah kekuasaaan
Disisi lain perkembangan agama Budha, Sriwijaya berperan penting sebagai pusat perkembangan agama ini di Asia Tenggara dan sebagai pusat perkembangan bahasa Sansekerta, sehingga para biksu dari negeri Cina harus belajar Sansekerta di Sriwijaya terlebih dahulu sebelum belajar agama Budha di India. Diantara Dharmapala, ada seorang murid bernama Sakiyakirti yang kemudian menjadi guru besar di Sriwijaya.Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputra Dewa adalah keturunan Raja Jawa yang mengadakan hubungan baik dengan kerajaan Benggala yang diperintah oleh Dewapala Dewa yang pernah menghadiahkan sebidang tanah untuk mendirikan asrama bagi pelajar dari Sriwijaya.
Prasasti itu juga menjelaskan bahwa Balaputra Dewa keturunan dari Raja Samaratungga dan Putri Tara dari Sriwijaya kemudian menjadi raja besar. Namun hubungan Sriwijaya dengan India retak (1023-1024m) karena adanya pertikaian mengenai penguasaan jalur lalulintas perdangan di Selat Malaka. Setelah BalaPutra Dewa meninggal, Sriwijaya mengalami kemunduran.
Faktor faktor penyebabnya adalah:
1. Pengganti Balaputra Dewa tidak sekuat Balaputra Dewa dalam hal pemerintahan dan kurang bijaksana dalam menghadapi para pembantunya.
2. Adanya serangan Pamalayu dari Singosari dibawah pemerintahan KartaNegara.
3. Daerah-daerah yang berada dibawah pengaruh Sriwijaya berusaha melepaskan diri seperti Thai, Ligor serta daerah lain di semenanjung Malaka.
4. Adanya serangan Majapahit dalam usaha persatuan Nusantara dibawah panji Majapahit.
Masa kerjaan majapahit Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang memiliki karisma tersendiri menduduki tempat yang cukup mengesankan serta disegani oleh banyak Negara asing. Dalam pertumbuhannya, Majapahit banyak menerima unsur politik, kebudayaan, social, ekonomi dari Singosari sebagai kerajaan yang mendahuluinya.
Pendirinya adalah Raden Wijaya yang berhasil menduduki tahta berkat bantuan dari Atya Wiraraja, bupati Madura yang menghadiahkan daerah Tarik kepada Raden Wijaya sebagai daerah kekuasaan. Pada 1293 Raden Wijaya naik tahta dan bergelar Sri Kertajarasa Jaya Wardhana. Yang memrintah dari tahun 1293 sampai wafatnya pada tahun 1309 dan dimakamkan sebagai JenaBudha Wisnu dan Siwadi Chandi camping dan candi Budha di Antaphura, kota Majapahit.
Sepeninggalannya kertajasa, putranya Kalagemit yang bergelar Srijaya Negara mengisi tahta kerajaan. Namun pemerintahannya lemah dan selalu dironrong oleh pemberontakan, misalnya pemberontakan Ranggalawe, LembuSora, Juru Demong, Gajah Biru, Nambi, Lasem, dan Semi. Yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kuti dengan peristiwa Badandernya yang hampir meruntuhkan Majapahit sehingga Jaya Negara mengungsi dengan diikuti oleh pasukan Bhayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada.
Selanjutnya JayaNegara meninggal tahun 1250 Saka (1328m), karena dibunuh oleh Tanca, seorang tabib kerajaan yang kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Karena Jaya Negara tidak mempunyai keturunan, maka tahta kerajaan digantikan oleh adik perempuannya, Tribuana Tunggadewi. Sementara itu Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih. Pada tahun 1350m Tribuana meninggal dan Hayam Wuruk memimpin pemerintahan sehingga dia berjaya mencapai kemuncak kejayaan. Menurut Kakawin Nagara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanka, daerah yang dikuasai Hayam Wuruk pada masa pemerintahannya sangat luas, yaitu hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia sekarang.
Majapahit melakukan Mitreka Setata (persahabatan yang kekal sederajat) dengan Negara-negara di Asia tenggara, sementara itu Gajah Mada melakukan peluasan kekuasaaan ke luar Jawa. Untuk mencapai cita-citanya, ia menyatakan Sumpah Palapa dan dengan dibantu oleh Mpu Nala dan Adityawarman, ia menaklukkan satu persatu daerah di luar Jawa, pada masa ini kemakmuran rakyat Majapahit Nampak terangkat dan kegiatan ekonomi mahupun budaya sangat diperhatikan.
Peristiwa Bubat yang terjadi pada tahun 1279 Saka (1357m) ditandai Hayam Wuruk bermaksud menjadikan Putri Sunda sebgai permaisurinya. Saat Putri Sunda dan ayahnya Sri Baduga Maharadja beserta para pembesar Sunda berada di Bubat, Gajah Mada melakukan tipu muslihat. Dia tidak mahu pernikahan berlaku begitu saja, dia menghendaki Putri Sunda dipersembahkan kepada Majapahit. Al hasil, terjadi perselisihan paham dan akhirnya terjadi perang Bubat. Banyak korban di kdua belah pihak gugur sedangkan putrinya bunuh diri.
Setelah Gajah Mada meninggal pada tahun 1364m, Raja Hayam Wuruk megundang Dewan Sapta Prabu untuk merundingkan masalah pengganti Gajah Mada. Keputusannya adalah Mahapatih Hamengkubumi Gajah Mada tidak bisa diganti, dan untuk mengisi kekosongan pemerintahan Mpu Tandi diangkat sebagai Widharmantri, Mpu Nala diangkat sebagai Patih Amenca Negara, dan Patih Dhani diangkat menjadi Yuwamantri. Menurut cerita Pararaton, setelah tiga tahun tanpa Patih Hamengkubumi, Gajah Engon diangkat untuk mengisi posisi tersebut. Setelah raja Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389m, terjadilah perebutan kekuasaan antara Wikramawardhana (menantu Hayam Wuruk) dengan Bri WiraBhumi (Putri Hayam Wuruk dari salah seorang selirnya) yang di sebut perang Paregreg.
Wikrawhardhana meninggal tahun 1429m, dan berturut turut digantikan oleh Kertawijaya, Raja Wardhana, Purwawisesa, Brawvijaya V yang tidak pernah luput dari perebutan kekuasaan. Majapahit runtuh karena perang saudara dan proses kehancuran ini juga dipercepat oleh perkembangan agama Islam di Demak.
b. Penjajahan Negara Barat di Indonesia
Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah
terutamanya rempah-rempahnya yang dibutuhkan oleh negara- negara diluar Indonesia menyebabkan bangsa asing berduyun duyun masuk ke Indonesia. Bermunculanlah bangsa bangsa barat yakni Portugis, Spanyol, Inggris dan akhirnya Belanda dibumi Indonesia Perlawanan fisik bangsa Indonesia (abad XVII-XX).
Penjajahan barat yang memusnahkan kemakmuran bangsa Indonesia itu tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia. Sejak semula imprealisme itu menjejakkan kakinya di Indonesia. Dimana mana bangsa Indonesia melawannya dengan semangat patriotik Perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh pahlawan Sultan Agung (Mataram 1645), Sultan Ageng Tirta Yasa dan Ki Tapa (Banten) pada tahun 1650, Hassanuddin ( Makassar) pada tahun 1660, Iskandar Muda ( Acheh tahun 1635) Untung Surapati dan Trunojoyo (Jawa Timur tahun 1670), Ibnu Iskandar di Minangkabau 1680. Pada kurun XIX penjajah Belanda mengubah sistem kolonialismenya yang semula berbentuk perseroan dagang partikelir V.O.C, pada abad itu berubah menjadi badan pemerintahan resmi yaitu Pemerintahan Hindia Belanda.Kemudian meletus lagi perlawanan bangsa Indonesia dengan Belanda yang dipimpin oleh Pattimura( Maluku 1817 ), Imam Bonjol (Minangkabau 1822- 1837), Diponegoro (Mataram 1825-1830), Badaruddin (Palembang 1817), Pangeran (Kalimantan 1860), Jelantik( Bali 1850), Anak Agung Made (Lombok 1895), Teuku Umar, Teuku Cik di tiro, Cut Nya’Din ( Acheh 1873- 1904), Singamangaraja (Batak 1900).
c. Penjajahan Jepang
Sejarah pembuatan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI. BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 April 1945 (2605, tahun Showa 20) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.
BPUPKI semula beranggotakan 70 orang (62 orang Indonesia dan 8 orang anggota istimewa bangsa Jepang yang tidak berhak berbicara, hanya mengamati/ ''observer''), kemudian ditambah dengan 6 orang Indonesia pada sidang kedua.
Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 - 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang ada tiga puluh tiga pembicara. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa Soekarno adalah "Penggali/Perumus Pancasila". Tokoh lain yang yang menyumbangkan pikirannya tentang Dasar Negara antara lain adalah Mohamad Hatta, Muhammad Yamin dan Soepomo."Klaim" Muhammad Yamin bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 dia mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu ''kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat.'' oleh "Panitia Lima" (Bung Hatta cs) diragukan kebenarannya. Arsip A.G Pringgodigdo dan arsip A.K.Pringgodigdo yang telah ditemukan kembali menunjukkan bahwa Klaim Yamin tidak dapat diterima. Pada hari keempat, Soekarno mengusulkan 5 asas yaitu ''kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa'', yang oleh Soekarno dinamakan ''Pancasila'', Pidato Soekarno diterima dengan gegap gempita oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)
Pada tanggal 28 Mei 1945 itu Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama. Peristiwa ini kita jadikan tonggak sejarah karena pada saat itulah Mr M. Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik, lima asas dasar ntuk Negara Indonesia Merdeka yang diidamkan itu, yakni :
1) Peri Kebangsaan
2) Peri Kemanusiaan
3) Peri Ketuhanan
4) Peri Kerakyatan
5) Kesejahteraan Rakyat
Setelah berpidato, diatas asas yang lima tadi, beliau menyampaikan usul tertulis mengenai Rancangan UUD Republik Indonesia didalam rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar Negara yang berbunyi:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan Persatuan Indonesia
3) Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
5) Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
· Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
Ir. Soekarno mengucapkan pada pidatonya dihadapan siding hari ketiga Badan Penyelidik diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar dasar Negara Merdeka:
1) Kebangsaan Indonesia
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan
3) Mufakat-atau Demokrat
4) kesejahteraan social
5) Ketuhanan dan kebudayaan
· Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Sembilan tokoh nasional ialah Ir. Soekarno, Drs Moh. Hatta, Mr. A.a.a Maramis dan lain-lain mengadakan perbahasan dan pertemuan untuk membahas pidato serta usul usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam sidang- sidang Badan Penyelidik. Setelah mengadakan perbahasan maka disusunklah sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama
Piagam Jakarta.Kemudian pada 14 Juli 1945 Piagam Jakarta dapat penerimaan oleh Badan Penyelidik yang berlangsung pada sidangnya yang kedua pada tanggal 14 -15 Juli 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayahIndonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:# Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi# Hamidhan, wakil dari Kalimantan # I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara# Latuharhary, wakil dari Maluku.Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".
Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.
d. Kebangkitan Nasional / Kesedaran Bangsa Indonesia
Pada permulaan XX bangsa Indonesia mengubah caranya didalam melawan kolonialis Belanda, Bentuk perlawanan itu ialah dengan menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Maka lahirklah bermacam macam organisasi politik disamping bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kita mengenal nama nama pahlawan perintis pergerakan nasional diantara lain : H.O.S Tjokroaminoto ( S.IO. 1912), Douwes Dekker ( Indische Partij 1912) Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajjar Dewantoro Tjiptomangunkusumo dan nama nama yang lain. Sumpah Pemuda/ Persatuan Bangsa Indonesia (28 Oktober 1928).
Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia didalam mencapai cita-citanya. Pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muh. Yamen, Kuntjoro Purbopranoto, Wongsonegoro dan lain-lainnya mengumandangkan Sumpah Pemuda Indonesia yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah-air dan bahasa yang satu , yakni Indonesia.
Dengan sumpah pemuda in makin tegaslah apa yang diinginkan oleh bangsa Indonesia iaitu kemerdekaan tanah-air dan bangsa Indonesia. Untuk mencapai kemerdekaan perlu adanya rasa persatuan sebagai bangsa yang merupakan syarat mutlak.
B. Kronologis Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia
1. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda
Rombongan Sukarno-Hatta tiba di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB. Setelah itu Hatta meminta Ahmad Subarjo untuk menelepon Hotel Des Indes untuk tempat diadakan rapat, tetapi ditolak karena sudah pukul 24.000 WIB. Berdasarkan izin dari Jepang, kegiatan dapat dilaksanakan sebelum pukul 22.00 WIB. Melalui Ahmad Subarjo, Tadashi Maeda menawarkan rumahnya di Miyokodori (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1, Jakarta) sebagai tempat yang aman untuk menyusun naskah Proklamasi Kemerdekaan.
Pertemuan dihadiri oleh Sukarno, Hatta, Ahmad Subarjo, pada anggota PPKI, dan para tokoh pemuda (Sukarni, Sayuti Melik, BM Diah, dan Mbah Diro). Mereka yang merumuskan Teks Proklamasi berada di ruang makan, ialah:
a) Sukarno yang memegang pena dan kertas klad, kemudian menulis naskahnya.
b) Mohammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang mengemukakan ide-idenya secara lisan. Ahmad Subarjo menyampaikan kalimat pertama yang berbunyi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia”. Moh. Hatta menyampaikan kalimat kedua yang berbunyi: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
c) Kemudian dibacakan di ruang depan, dan Sukarni mengusulkan supaya yang menandatangani naskah tersebut ialah Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usulan tersebut disetujui oleh seluruh yang hadir.
d) Konsep naskah proklamasi kemerdekaan diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Sayuti Melik mengadakan sedikit perubahan.
e) Setelah selesai diketik, kemudian naskah teks proklamasi itu ditandatangani oleh Sukarno-Hatta.
f) Perumusan teks Proklamasi sampai dengan penandatanganan selesai pada pukul 04.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945, dan diputuskan pula pembacaan pada pukul 10.00 WIB.
2. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan
Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan menurut rencana Sukarnodilaksanakan di Lapangan Ikada, tetapi dialihkan di tempat kediaman Sukarno, Jl. Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Pengalihan tempat ini disebabkan di Lapangan Ikada sudah berkumpul pasukan Jepang bersenjata lengkap. Upacara proklamasi dihadiri oleh sejumlah tokoh bangsa Indonesia dengan pengawalan para pemuda. Upacara dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan tata urutan sebagai berikut:
a) Pemberian sambutan oleh dua anggota panitia.
b) Pemberian sambutan oleh Mohammad Hatta.
c) Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan oleh Sukarno.
d) Pengibaran bendera Merah Putih oleh Latief Hendraningrat dan Suhud, yang secara spontan hadirin menyanyikan lagu “Indonesia Raya” Merah Putih di halaman gedung Pegangsaan Upacara proklamasi kemerdekaan Timur 56 sesaat setelah pembacan ProklamasiIndonesia hanya berlangsung 1 jam. Meskipun singkat dan sederhana, peris- Putih ini dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno dan kemudian dikibarkan kembali setiap tahun padatanggal 17 Agustus untuk memperingati detik-detik yang paling penting dalam sejarah bangsaIndonesia itu (mulai tahun 1968 yang dikibarkan adalah duplikatnya untuk menjaga agar BenderaPusaka tidak rusak).
3. Penyebarluasan berita kemerdekaan Indonesia
Teks Proklamasi yang telah diumumkan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno, beberapa saat kemudian berhasil diselundupkan ke Kantor Pusat Pemberitaan Pemerintah Jepang yang bernama Domei (Kantor Berita Antara, sekarang) oleh Adam Malik, Rinto Alwi, Asa Bafaqih, dan P. Lubis. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 WIB, wartawan Kantor Berita Domei Syahruddin berhasil masuk ke gedung siaran Radio Hoso Kanzi (RRI, sekarang) untuk menyerahkan kepada markonis (petugas telekomunikasi) F. Wuz untuk menyiarkan berita proklamasi secara berulang-ulang.
Penyebaran berita proklamasi juga dilakukan melalui media surat kabar, seperti Harian Suara Asia di Surabaya (koran pertama yang menyiarkan proklamasi), dan Harian Cahaya Bandung. Para pemuda yang berjuang lewat surat kabar antara lain:
Di antara mereka yang hadir BM Diah, Sukarjo Wiryopranoto, Iwa dengan khidmat mengikuti jalannya upacara Kusumasumatri, Ki Hajar Dewantara, Otto Proklamasi Kemerdekaan, tampak di barisan Iskandar Dinata, G.S.S.J Ratulangi, Adamdepan dari kanan ke kiri: Mr. Latuharhary, Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir,Soewirjo, Ibu Fatmawati, Dr. Samsi, dan Ny. Madikin Wonohito, Sumanang S.H., ManaiS.K Trimurti. Di barisan belakang, antara lain tampak Mr. A.G. Pringgodigdo dan Mr. Sophian, Ali Hasyim, dan sebagainya. Soedjono Penyebaran berita proklamasi juga.
C. Kronologi Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara, Pembukaan, dan Pasal-pasal UUD 1945
· Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
(BPUPKI) beranggotakan sebanyak 63 orang, dengan ketua dr. Rajiman Wedyiningrat dan wakil ketua Icibangase dari Negara Jepang. Sekretarisnya adalah R.P. Soeroso. Anggota (BPUPKI) resmi diumukan pada tanggal 28 April 1945 dan upacaranya dilaksanakan di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon Jakarta (sekarang Gedung Departemen Luar Negeri).
· Masa Persidangan Pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Masa persidangan pertama kali yang diselenggarakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yaitu dimulai pada tanggal 29 Meti 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam persidangan BPUPKI membahas tentang dasar-dasar Negara untuk bisa bangsa Indonesia merdeka, bebagai pendapat telah dikemukakan. Berikut Pedapat yang di sampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo dan Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI:
1. Mr.Mohammad Yamin
Menyampaikan pendapatnya pada tanggal 29 Mei 1945 dengan judul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang berintikan sebagai berikut :
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
2. Mr. Supomo
Menyampaikan pendapatnya pada tanggal 31 Mei 1945 tentang masalah-masalh yang berhubungan dengan dasar-dasar Negara Republik Indonesia merdeka, yang berdasarkan atas beberapa hal dan diberi nama Pancasila, dan kemudian pada tanggal 1 Juni diperingatilah sebagai hari lahirnya Istilah Pancasila, Berikut beberapa hal yang disampaikan oleh Mr. Supomo :
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan social
3. Ir. Soekarno
Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu dikemukakan/diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar-dasar Negara Merdeka yang perumusan serta sistematikanya sebagai berikut :
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhan yang berkebudayaan
· Masa Persidangan kedua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
Setelah masa persidangan pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 berakhir, namun belum juga mendapatkan atau belum terbentuk juga rumusan dasar Negara Indonesia merdeka, maka BPUPKI akhirnya membentuk panitia untuk menampung aspirasi tentang pembentukan atau rumusan dasar Negara Indonesia merdeka yang beranggotakan 9 orang, diantaranya adalah Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.
Pada akhirnya panitia 9 itu berhasil merumuskan dasar Negara Indonesia merdeka pada tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan itu diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mr. Moh. Yamin.
Pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI melangsungkan persidangan yang kedua untuk membahas rancangan UUD dan dibentuklah panitia perancangan UUD yang pimpin oleh Ir. Soekarno. Kemudian panitia tersebut membentuk sebuah kelompok kecil yang beranggotakan 7 orang dengan kelim, dan Sukiman.
Setelah hasil didapat dan sudah disempurnakan oleh penghalus bahasa kemudian hasil perumusan UUD tersebut disampaikanlah atau dilaporkan oleh Ir.Soekarno di sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang berisikan 3 hal pokok yaitu, pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh).
Pada tanggal 15-16 Juli 1945 diadakan kembali sidang untuk menyusun undan-undang dasar yang berdasarkan hasil kerja panitia sembilan, kemudian pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkanlah hasil kerja penyusunan undang-undang dasar dan akhirnya laporan tersebut diterima sidang pleno BPUPKI.
· Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia
Pada tanggal 07 Agustus 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibubarkan oleh Jepang, kemudian Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI. PPKI dibentuk dengan anggota sebanyak 21 orang yang diketuai atau dipimpin oleh Ir. Soekarno, namun pada tanggal 18 Agustus 1945 pimpinan atau ketua PPKI Ir. Soekarno menambahkan anggota untuk menindaklanjuti hasil kerja BPUPKI yaitu sebanyak 6 orang, sehingga total anggota dari panitia PPKI ini adalah 27 orang, yaitu diantaranya Ketua Ir. Soekarno, wakilnya Drs. Moh. Hatta, dan penasihatnya Ahmad Subarjo. Adapun anggotanya adalah Mr. Supomo, dr. Rajiman Wedyodiningrat, R.P. Suroso, Sutardjo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Suryohamijoyo, Abdul Kadir, Puruboyo, Yap Tjwan Bing, Latuharhary, Dr. Amir, Abdul Abbas, Teuku Moh. Hasan, Hamdani, Sam Ratulangi, Andi Pangeran, I Gusti Ktut Pudja, Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, dan Iwa Kusumasumantri.
· Proses Penetapan Dasar Negara dan Konstitusi Negara Indonesia
Sidang pertama kali PPKI dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan pembahasan konstitusi Negara Indonesia yaitu, Presiden dan Wakil Presiden Negara Indonesia beserta lembaga-lembaga yang dibentuk untuk membantu tugas Presiden Indonesia. Namun, sebelum sidang dimulai, Bung Hatta dan beberapa tokoh Islam mengadakan pembahasan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah kalimat ”… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pada kalimat ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan. Dan pada akhirnya para tokoh PPKI mendapatkan hasil dengan menghilangkan kalimat tersebut dengan untuk tidak mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, begitulah semangat rasa nasionalisme dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh para tokok PPKI.
· Perbedaan dan Kesepakatan yang Muncul dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
Pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang pertama PPKI rancangan UUD hasil kerja dari BPUPKI dibahas kembali, Pada sidang pembahasan itu terdapat 2 usul perubahan yang diberikan oleh kelompok Muh. Hatta, 2 usul tersebut berisikan seperti dibawah ini :
1) Usul yang pertama, berkaitaan dengan sila perta yang semulanya berbunyi “”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2) Usul yang kedua, ab II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi ”Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam” diubah menjadi ”Presiden ialah orang Indonesia asli”.
Dan akhirnya 2 usulan yang disampaikan oleh Muh, Hatta diterima dan disahkan oleh PPKI sebagai UUD Negara Indonesia (UUD 1945) yang di umumkan dalam berita Republik Indonesia pada tahun ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45-48.
· Sistematika Undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) itu terdiri atas 3 hal, yaitu :
1) Pembukaan (mukadimah) UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:
Pancasila
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
3) Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Rumusan Dasar Negara Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar, karena disamping mempunyai kedudukan Konstitusional juga disahkan oleh suatu Badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia.
Post A Comment:
0 comments: